PMII Lebak Tuntut Penegakan UU Perempuan dan Anak

Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan aksi unjuk rasa di depan Pemda Lebak

KL, Rangkasbitung – Puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lebak melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak, Senin (2/9). Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Lebak atas penegakan UU Perlindungan Perempuan dan Anak.

Ketua Umum PC PMII Lebak, Teguh Pati Adjidarma mengatakan Lebak saat ini mengalami darurat perlindungan perempuan dan anak. Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi pegakan hukum tersebut.

“Kasus demi kasus terjadi di Kabupaten Lebak, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seharusnya tidak lagi terjadi di lebak. Apalagi Lebak salah satu daerah yang pernah mendapat penghargaan sebagai kota layak anak,” tegas Teguh di Rangkasbitung, Senin (2/9).

advertisementiklan kabarlebak

Menurutnya, kaum perempuan dan anak harus selalu dijaga harkat dan martabatnya. Untuk itu pemerintah wajib hadir dan wajib melindunginya.

“Fakta hari ini di Kabupaten Lebak telah terjadi kasus-kasus kekerasan peremuan yang sangat mengiris hati, ini menurut kami sangat darurat,” ucap Teguh.

Untuk itu, dalam aksi unjuk rasa hari ini, kami menyampaikan beberapa aspirasi dan padangan PMII Lebak terhadap pemerintah Kabupaten Lebak.

“Pertama menurut kami Pemerintah tidak serius dalam menangani kasus perempuan. Kedua Pemerintah Daerah wajib mengevaluasi DPMD, DP3A. Dan tuntutan yang selanjutnya yaitu pemerintah daerah harus menegakkan UU. No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan perempuan dan anak,” pungkasnya.

“Selain itu, PMII juga meminta BPK Provinsi Banten untuk mengaudit anggaran Pemerintah Kabudpaten Lebak soal pemberdayaan perempuan dan anak serta mencopot jabatan Kepala Dinas DPMD dan DP3A Kabupaten Lebak,” tutup Teguh.